JAKARTA, KOMPAS.com - Meski muncul penolakan dari tiga
fraksi yang berada di Komisi X DPR RI, sebanyak enam fraksi yang ada
menyatakan persetujuannya terhadap perubahan anggaran kurikulum 2013
menjadi Rp 829 milyar. Dengan demikian, implementasi Kurikulum 2013
tetap akan dilaksanakan pada pertengahan Juli mendatang.
Ketua
Komisi X DPR RI, Agus Hermanto, mengatakan bahwa berdasarkan pandangan
fraksi yang disampaikan maka perubahan anggaran yang diajukan oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditujukan untuk penerapan
Kurikulum 2013 tersebut disetujui. Sementara untuk masalah lainnya akan
kembali dibahas lebih lanjut.
"Dengan ini disetujui anggarannya.
Apabila ada masalah yang lain nanti kita akan bertemu lagi," kata Agus
saat Rapat Kerja terkait Kurikulum 2013 di Ruang Rapat Komisi X DPR RI,
Jakarta, Senin (27/5/2013) malam.
Sementara dalam penyampaian
pandangan, anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
(PKS), Rohmani, mengatakan bahwa kurikulum ini dipersiapkan tidak
secara matang sehingga dikhawatirkan akan berdampak kurang baik bagi
anak-anak yang menjadi sasaran dari penerapan kurikulum baru ini.
"Secara
umum kami memandang positif, tapi persiapan belum lah matang. Kami
minta Kemdikbud menyempurnakan lagi karena tidak siap dilakukan," kata
Rohmani.
Namun fraksi Golongan Karya (Golkar) melalui anggotanya
Otje Popong Djundjunan menyampaikan persetujuannya terhadap implementasi
Kurikulum 2013. Kendati demikian, fraksi Golkar mengajukan syarat yang
harus dipenuhi oleh Kemdikbud antara lain dokumen kurikulum harus
lengkap, utuh dan benar serta persiapan harus dimatangkan.
"Kami meminta pada Kemdikbud agar dalam implementasinya jangan sampai merugikan peserta didik yang menjadi sasaran," tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar